IPOL.ID – Kelangkaan BBM jenis solar subsidi dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan keresahan masyarakat. Berbagai spekulasi muncul mengenai penyebab kelangkaan solar. Salah satunya pembangian kuota solar berdasarkan SBPU yang dilakukan oleh BPH Migas menjadi penyebab antean panjang di SBPU di sejumlah wilayah Indonesia.
Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan, jika antrian solar masih saja berlanjut maka bisa menjadi masalah politik dan sosial bagi pemerintah. Ujung-ujungnya pemerintah disalahkan karena tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan UU dengan baik dan benar.
Menurut Salamuddin, subsidi BBM termasuk solar adalah amanat UU Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian maka suksesnya penyaluran subsidi merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan UU APBN.
“Sebalilknya kegagalan dalam penyaluran subsidi merupakan kegagalan dalam pelaksanaan UU APBN. Lebih jauh lagi kegagalan dalam penyaluran subsidi pada tingkat tertentu merupakan pelanggaran terhadap UU APBN,” jelas dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/11).
