Beberapa ketidakoptimalan kinerja Komisi Informasi di antaranya tak lepas dari isu kurang harmonisnya hubungan antarbeberapa komisioner yang memiliki kepentingan, pemanfaatan fasilitas kedinasan Lembaga, hingga soal etika kunjungan kedinasan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan.
Belum lagi isu jabatan ganda yang beberapa waktu lalu juga sempat menjadi perbincangan beberapa khalayak. Hal tersebut tentu dapat mengganggu integritas Komisi Informasi dalam mengawal keterbukaan informasi badan-badan publik agar lebih transparan dalam mengembangkan kebijakan publik untuk dapat memperkuat indeks demokrasi Indonesia menjadi lebih baik.
Menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, peran Komisi Informasi Pusat (KIP) hingga saat ini belum dirasakan oleh publik. Kinerjanya nyaris tak terdengar publik. “Kalaupun ada terlihat tidak menyatu,” kata aktivis senior tersebut.
Hal tersebut terjadi diakibatkan para komisioner KIP kerap tidak satu kata secara internal dalam berperan memajukan iklim informasi publik yang terpercaya. Di media sosial ataupun media arus utama juga KIP nyaris tak terdengar dan memang sering tertinggal dalam mengurus isu-isu publik yang sedang ramai diperbincangkan.
