“Harapan dengan digelarnya webinar nasional ini agar semakin banyak masyarakat juga generasi muda taat bayar pajak,” ujar Maksimus. Ia mengingatkan agar semua kalangan tidak perlu takut berlebihan. Mengingat kewajiban bayar pajak tidak dikenai kepada seluruh penduduk Indonesia. Melainkan ada syarat dan ketentuannya.
Sementara itu Muhammad Ismiransyah menyinggung tentang sosialisasi yang terus digencarkan pemerintah, mengingat per 1 Januari 2024 atau masih ada sekitar satu tahun lebih buat seluruh elemen turut menyosialisasikan kebijakan ini. “Kami mengapresiasi UKI bisa menggelar webinar nasional ini dengan peserta yang cukup banyak,” ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan pada bagian pertimbangan PMK 112/2022, pengaturan NPWP wajib pajak orang pribadi ini memiliki tujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP berkaitan dengan penggunaan NIK sebagai NPWP.
Teknis Pengintegrasian
Yolanda Angelina Togatorop, pembicara yang menjabat sebagai fungsional Penyuluh Pajak Kakanwil DJP Jaktim mengungkapkan tujuan dari kebijakan NIK menggantikan NPWP ini di antaranya adalah guna memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. “Latar belakangnya tentu untuk mendukung kebijakan single identity number (satu data Indonesia),” ujanya.
