Konsistensi terhadap gagasan besar desentralisasi ini selama era SBY ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah kota/kabupaten atau daerah daerah otonom. Melalui cara pandang desentralisasi, di era SBY juga tidak ada gejolak besar di Papua. Bahkan Acehpun berhasil didamaikan. Sehingga ketakutan bahwa desentralisasi membawa pada separasi itu ternyata tidak terbukti.
Dalam kondisi utang/PDB yang ditinggal oleh pemerintahan sebelumnya sebesar 56.5% dan PDB yang hanya 2.3 T, masuk akal jika pemerintahan SBY sibuk menggenjot pertumbuhan. Di akhir masa jabatannya, SBY meninggalkan rasio utang/PDB 24.7 persen dan PDB sebesar 10.5 T. Suatu peningkatan yang nyata dari sisi perekonomian.
Dengan warisan ekonomi yang kuat, pemerintahan Jokowi harusnya bisa fokus pada pemerataan kegiatan ekonomi. Utamanya antara pusat dan daerah. Tapi dalam hal ini ternyata berlaku business as usual. Pada RAPBN 2014 di akhir era SBY, alokasi transfer ke daerah itu sebesar 32 persen atau 586.4 T dari 1816.7 T keseluruhan rencana belanja. Pada RAPBN 2023 angka itu justru turun menjadi 27 persen atau 814.7 T dari 3061.2 T.
