IPOL.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan, pengawasan Bantuan Sosial (Bansos) DKI Jakarta terkait penanganan pandemi Covid-19 telah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga inspektorat. Dugaan korupsi bansos DKI Jakarta ini kembali diungkap akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023 lalu.
“Ya ada KPK, BPK ada. Inspektorat. Jadi kami kontraknya di 31 Desember 2020 dengan Pasar Jaya selesai. LKPJ-nya kan 2021 ya,” ujar Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) DKI Jakarta Premi Lasari kepada wartawan, Jum’at (13/1/2023).
Premi mengaku tidak mengetahui soal penemuan 1.000 ton beras bansos Covid-19 senilai Rp 2,85 triliun yang telah membusuk di Gudang Pulogadung, Jakarta Timur.
“Kalau saya gak tau itu (ada beras 1.000 ton di timbun). Kalau kami kan kontraknya sampai 31 Desember 2020 dengan Pasar Jaya. Saya pastikan kami berkontrak habis di 31 Desember 2020,” katanya.
Premi pun mengatakan, terkait penimbunan beras tersebut, pihaknya akan menelusuri beras busuk yang kembali ditemukan itu.
“Kita tunggu saja ya, itu barang siapa ya. (Akan ditelusuri) sepertinya gitu,” kata Premi.
Kemudian, saat ditanya apakah pihaknya bisa menelusuri siapa pemilik timbunan beras itu, dia tak memungkiri. Namun, Premi tak menyatakan apakah Dinsos DKI Jakarta bakal melakukannya atau tidak
“Sepertinya begitu (kepemilikan timbunan beras ditelusuri),” tandasnya.
Diketahui, dugaan Korupsi bansos tahun 2020 diduga melibatkan orang-orang lama yang duduk di Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, PT Trimedia Imaji Rekso Abadi dan Dinas Sosial DKI Jakarta.
Sebelumnya beredar viral dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun. Dugaan korupsi bansos ini diungkap akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023 lalu. (Peri)