IPOL.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan, pengawasan Bantuan Sosial (Bansos) DKI Jakarta terkait penanganan pandemi Covid-19 telah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga inspektorat. Dugaan korupsi bansos DKI Jakarta ini kembali diungkap akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023 lalu.
“Ya ada KPK, BPK ada. Inspektorat. Jadi kami kontraknya di 31 Desember 2020 dengan Pasar Jaya selesai. LKPJ-nya kan 2021 ya,” ujar Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) DKI Jakarta Premi Lasari kepada wartawan, Jum’at (13/1/2023).
Premi mengaku tidak mengetahui soal penemuan 1.000 ton beras bansos Covid-19 senilai Rp 2,85 triliun yang telah membusuk di Gudang Pulogadung, Jakarta Timur.
“Kalau saya gak tau itu (ada beras 1.000 ton di timbun). Kalau kami kan kontraknya sampai 31 Desember 2020 dengan Pasar Jaya. Saya pastikan kami berkontrak habis di 31 Desember 2020,” katanya.
Premi pun mengatakan, terkait penimbunan beras tersebut, pihaknya akan menelusuri beras busuk yang kembali ditemukan itu.
