IPOL.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Sultoni meminta kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mundur dari jabatannya.
Sultoni menilai petinggi PPATK dan KPK tidak mampu bekerja sehingga diduga ada kasus kekayaan tidak wajar yakni di antaranya mantan pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo, yang terungkap belum lama ini. Dalam kasus Rafael diduga ada transaksi keuangan mencurigakan di internal DJP dan Kemenkeu.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga telah menyebut adanya temuan transaksi janggal para pegawai Kementerian Keuangan. Dijelaskannya, transaksi tersebut mencapai Rp300 triliun.
“Adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun yang diduga dilakukan 69 pegawai Kemenkeu yang dugaannya melakukan pencucian uang, kenapa PPATK dan KPK tidak bergegas atau mencegah sejak dini kasus seperti ini. Kejadian ini sudah lama terjadi, apa harus viral dulu baru diproses. PPATK dan KPK tidak menjalani sebagaimana fungsinya,” kata Sultoni dalam keterangannya pada wartawan, Jumat (10/3).
Sehingga, Sultoni meminta PPATK dan KPK segera mengungkap transaksi-transaksi mencurigakan yang ditemui dan harus transparansi ke publik, masyarakat. PPATK dan KPK jangan menunggu ada laporan baru bergerak. Karena saat ini diyakini banyak transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan tersebut.
“Kalau seperti ini lebih baik kepala PPATK dan ketua KPK mundur saja dari jabatannya, selidiki dan panggil oknum oknum tersebut, seharusnya mereka bergerak cepat demi berkelangsungan Negara ini menjadi lebih bersih dan berkembang lagi,” tegasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengaku baru menerima surat laporan adanya aliran dana mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (9/3) sore.
“Dilevel elite saja komunikasi mereka tidak berjalan dengan baik, tidak harmonis, saling menyalahkan, Sri Mulyani menerima laporan aliran dana mencurigakan baru-baru ini, tetapi Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bilang sudah serahkan ke Kemenkeu sejak 2009 sampai 2023, ini kan contoh yang tidak baik untuk masyarakat kita, dilevel tertinggi saja komunikasi tidak lancar,” beber Sultoni.
Dia menambahkan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam lampiran surat berjumlah 36 halaman tidak menunjukan angka Rp 300 triliun yang sebelumnya diungkap Mahfud MD dan PPATK.
“Mengenai Rp 300 triliun terus terang saya tidak lihat dalam surat itu tidak ada angkanya. Jadi saya engga tahu juga Rp 300 triliun dari mana. Nanti saya akan kembali lagi ke Jakarta. Saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Ivan angkanya dari mana. Dengan ini saya juga punya informasi yang sama dengan anda semuanya, media, dan masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut adanya temuan transaksi janggal para pegawai Kemeterian Keuangan. Dijelaskan, transaksi tersebut mencapai Rp 300 triliun.
“Itu Tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp 300 triliun,” ujar Mahfud MD dikutip melalui kanal YouTube resmi Kemenko Polhukam. (Joesvicar Iqbal/msb)
