IPOL.ID – Polusi udara di Jakarta yang makin mengkhawatirkan membuat Pj gubernur mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan uji coba WFH bagi para ASN di Jakarta selama tiga bulan.
Tidak hanya itu, Pemprov juga menerapkan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi sekolah yang hanya berada di dekat lokasi KTT ASEAN pada September 2023.
Kebijakan WFH dan PJJ pun menuai kritik tajam dari anggota DPRD DKI Jakarta, dari Fraksi PDIP.
“Kebijakan tersebut sangat tebang pilih. Kenapa yang di berlakukan WFH hanya ASN dan PJJ hanya untuk sekolah di sekitar KTT ASEAN saja? Bagaimana daerah-daerah lain yang masih diselimuti polusi buruk, mengapa tidak diberlakukan hal yang sama agar tidak ada kesenjangan sosial?” kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, melalui keterangan tertulis, Minggu (20/8).
Ia.juga menyoroti pemberlakuan WFH yang hanya untuk ASN, karena karyawan swasta di Jakarta pun terimbas buruknya kualitas udara. Padahal, para karyawan swasta membayar pajak, dan dari pajak itulah ASN digaji.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu mengaku, ia menyampaikan hal ini karena banyaknya laporan dan keluhan dari warga terkait polusi udara, karena mereka khawatir dan takut akan kesehatannya.
“Ada juga orang tua siswa yang menanyakan mengapa yang diterapkan PJJ hanya di sekitaran tempat berlangsungnya acara KTT Asean, kenapa nggak diberlakukan serentak aja biar adil? Jadi, saya mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta kalau mau membuat kebijakan harus bisa menjunjung tinggi nilai keadilan,” papar politisi yang akrab disapa Bang Kent itu.(Sofian)
