IPOL.ID – Sejumlah orang yang tergabung dalam Poros Transisi Indonesia (PTI) mendatangi gedung Nusantara V, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Jakarta Pusat, untuk meminta audiensi soal dugaan kecurangan proses pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Sedianya Ketua Poros Transisi Indonesia, Faizal Assegaf, Sekjen PTI, Satyo Purwanto dan kawan-kawan (dkk) diterima beraudiensi oleh Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah RI (BAP-DPD RI) di Ruang Rapat Kutai Lantai 3, Gedung B DPD RI, pada Rabu (31/1/2024) sekitar pukul 11.00-13.00 WIB.
Dalam kegiatan audiensi tersebut, membahas isu soal dugaan maladministrasi pada diri pribadi presiden di tengah dinamika politik.
Sekjen PTI, Satyo Purwanto mengatakan, pihaknya dalam hal ini sangat mengkhawatirkan proses pemilu terkait semakin vulgarnya cawe-cawe politik presiden dalam kontestasi kali ini.
Ditambah, lanjutnya, dengan terang benderangnya presiden yang mengatakan, menegaskan presiden, Aparatur Sipil Negara (ASN), aparat TNI-Polri, dan pejabat publik wajib netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
“Tapi faktanya beliau menganulir itu semua. Ini bukan kali pertama kita sama-sama tahu presiden berkali-kali melakukan tidak sesuainya kata dan perbuatan bahkan menganulir pernyataan sebelumnya. Akibat dari perilaku presiden seperti ini, kami khawatir, kami menangkap adanya indikasi ketidaksesuaian psikis presiden karena kerap kali diduga kedapatan melakukan kebohongan di depan masyarakat,” kata Satyo pada awak media usai audiensi dengan Pimpinan DPD RI di Jakarta Pusat, Rabu (31/1) siang tadi.
PTI sendiri, katanya, mendatangi DPD RI yang menyatakan sebagai lembaga legislasi nasional memiliki kewenangan menyerap aspirasi masyarakat.
Ditambah PTI yang dimotori Faizal Assegaf dkk mengapresiasi salah satu lembaga yang hari ini tidak menutup pintu buat PTI dalam menyampaikan aspirasi terhadap potensi kecurangan pemilu dan disambut baik Pimpinan BAP-DPD RI.
“Dan kami meminta, baik secara pribadi sebagai senator maupun kelembagaan mengirimkan surat terbuka kepada presiden, mempertanyakan tentang kesehatan beliau terkait cawe-cawe dan kegilaan politik dinasti yang mungkin akan terjadi,” ujar Satyo.
“Kita harus optimis ada peluang dengan surat terbuka ini akan menjadi warning buat kita semua, ada potensi bahaya bahkan tidak main-main, jika ada kajian, survei jika pemilu dilaksanakan curang,” tambahnya.
Ketika hampir semua lembaga negara, pejabat publik ikut kampanye dan memihak, potensi disintegrasi bangsa itu bukan tidak mungkin akan terjadi. Akibat perilaku seperti ini karena lembaga kepresidenan, lembaga negara sudah hilang kewibawaannya, masyarakat mengalami distrust kepada lembaga negara.
“Sehingga potensi disintegrasi itu mungkin saja akan terjadi,” tandasnya.
Seperti diketahui sama-sama hari ini banyak lembaga negara menjadi cabang kekuasaan eksekutif tidak bisa diharapkan, diduga tidak melaksanakan fungsinya dengan benar.
Nah, DPR RI tidak merespon ketika PTI berkirim surat. Tetapi direspon oleh Pimpinan BAP-DPD RI, maka pihaknya datang kesini dan bagi PTI sendiri hal itu seperti oase di tengah kegelapan.
“DPD RI seperti lentera yang bisa menerima kami. Dan kami berharap DPD RI bisa memberikan surat terbuka kepada presiden,” ucap Satyo.
Sementara itu, Ketua BAP-DPD RI, Tamsil Linrung mengatakan bahwa seperti yang disampaikan (audiensi) tadi, menyikapi perkembangan politik khususnya terkait dengan perkembangan Pemilu 2024.
Mereka memiliki keresahan, karena baru sekarang ini ada pemilu yang dilakukan, jauh hari orang selalu menarasikan tentang dugaan kecurangan dan terkonfirmasi dengan sikap dan pernyataan presiden yang inkonsisten.
“Tapi semua itu kemudian berujung kepada pertanyaan tentang kesehatan presiden. Apakah presiden mengalami depresi sehingga begitu banyak inkonsistensi, (audiensi) tadi disebutkan ratusan jumlahnya dalam bahasa lain adalah sebuah kebohongan,” kata Tamsil di gedung DPD RI Jakarta, Rabu.
Padahal, sambung Tamsil, kalau kebohongan yang sistematis seperti itu sudah berbahaya dalam kelangsungan berbangsa.
“Karena itu, demi menyelamatkan negeri ini kita harus punya sikap yang tegas untuk mengetahui kondisi kesehatan presiden,” tukasnya.
Oleh karena itu, kemungkinan DPD RI segera akan bersurat secara pribadi dalam mendengarkan hal ini untuk mengetahui rekam jejak kesehatan presiden, sekurang-kurangnya dalam satu tahun ini.
“Kita akan bersurat ke presiden sendiri supaya membuka secara transparan rekam medisnya. Jika memang ada masalah dengan kesehatan itu harus dikasih, jika tidak ada masalah, kenapa begitu banyak inkonsistensi dalam pernyataannya sebagai presiden, kita tahunya presidennya cuma (satu-red) itu tapi pernyataannya sangat antagonis antara satu pernyataan dengan pernyataan lain dalam waktu tidak lama,” tuturnya.
Ditambahkannya, paling lama minggu depan paling telat secara pribadi (surat dilayangkan-red). Sedangkan untuk yang lain tentu akan dia sampaikan apa yang menjadi pembicaraan disini kepada Pimpinan DPD RI.
“Saya akan teruskan beberapa catatan tadi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI untuk selanjutnya bagaimana lembaga ini menyikapi aspirasi yang berkembang tadi”.
“Jangan sampai kemudian orang sungguh-sungguh akan menilai karena tidak direspon, wah jangan-jangan (benar-red), jadi harus direspon presiden,” tutup Tamsil. (Joesvicar Iqbal/msb)