Indra menyampaikan, bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi BPN.
“Kami berkomitmen untuk selalu terbuka dan transparan dalam menjalankan tugas dan fungsi kami, karena implementasi kerja hingga anggaran yang kami gunakan wajib dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Untuk mendukung arah keterbukaan publik yang bertujuan pada zona integritas bebas korupsi, BPN Kota Depok bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimulai dari tahun 2023.
Salah satu prioritas dari Memorandum of Understanding (MoU) dengan KPK yakni mengimplementasikan sertifikasi aset daerah.
“Kami terus mempercepat sertifikasi aset daerah ini, termasuk mewujudkan reforma agraria guna mendukung kemajuan ekonomi masyarakat,” kata dia.
Terlebih, lanjut pria kelahiran Lampung itu, Kota Depok salah satu dari sederet kota ‘metropolis’ yang diprioritaskan menuju kota lengkap.
