Fauka menambahkan, Pilkada dan otonomi daerah juga merugikan masyarakat karena pembangunan menjadi tidak merata, satu daerah jauh lebih maju dibandingkan daerah-daerah lain.
Ego masing-masing kepala daerah untuk menjalankan program sesuai keinginannya, membuat tidak ada batasan bagi mereka dalam menetapkan kebijakan. Hasilnya justru berujung merugikan warga.
Pelaksanaan Pilkada juga dirasa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang harusnya dapat digunakan untuk membangun daerah menjadi terbuang tanpa hasil.
“Tak ada acuan kepala daerah untuk menjalankan program. Lain bila kepala daerah ditentukan pemerintah pusat. Dapat dijaring sosok-sosok tepat dan memiliki program kerja pasti,” tukasnya.
Atas hal tersebut, sambung Fauka, Pilkada dan otonomi daerah dianggap perlu dihapuskan. Kewenangan menetapkan pemimpin dan kebijakan kembali diambil pemerintah pusat lewat satu mekanisme.
Fauka pun optimis jika Pilkada dan otonomi daerah dihapuskan maka pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), ketahanan pangan, pemerataan pendidikan dan kesehatan dapat lebih tercapai.
