Ditambahkan, atas peristiwa ini Pemkab Belitung secara langsung ikut menghambat investasi pariwisata di Kabupaten Belitung. Terlebih saat ini pengelolaan yang dilakukan oleh PT Belitung Inti Permai tidak berjalan sesuai dengan diperjanjikan (mangkrak).
“Bangunan yang ada cuma berupa pondasi dan sudah sepatutnya melihat kondisi itu Pemkab Belitung seharusnya membatalkan perjanjian tersebut dan mengembalikan hak atas tanah kepada pemiliknya,” paparnya.
“Dalam hal ini Pemkab Belitung telah mengambil haknya berupa bidang tanah dengan luas lebih kurang 4 (empat) hektar, akan tetapi tanah milik H. Eddy Sofyan ikut diambil dan sampai saat ini belum dikembalikan,” sambung Firman.
Ke depan pihaknya berharap BPN Kabupaten Belitung lebih teliti, transparan dan benar-benar sesuai dengan proses yang sebenarnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat dari terbitnya suatu sertifikat Kepemilikan.
“Terutama atas terbitnya Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 00003/Belitung atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 42/Keciput atas nama PT Belitung Inti Permai,” tandasnya.
