Bahkan, tingkat daur ulang sampah Jakarta baru mencapai 12 persen. Angka itu jauh dari target nasional sebesar 30 persen.
“Melihat kondisi tersebut, Fraksi Demokrat–Perindo mendorong Pemerintah Provinsi Jakarta membangun sistem pengolahan sampah berbasis wilayah kelurahan,” katanya.
Termasuk, sambungnya lagi dengan membangun dan merevitalisasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan teknologi ramah lingkungan.
“Desentralisasi pengelolaan sampah perlu dilakukan agar ketergantungan pada Bantar Gebang berkurang. Sampah harus diproses sedekat mungkin dari sumbernya,” bebernya.
Lebih lanjut, anggota DPRD DKI yang terpilih dari dapil 9 Jakbar itu menekankan pentingnya membangun sistem pengolahan mandiri di lokasi, mengurangi mobilitas truk pengangkut sampah, serta menurunkan biaya transportasi dan emisi karbon.
Salah satu usulan konkret, kata dia lagi dengan pengalihan sebagian anggaran transportasi sampah untuk mendukung pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mikro di tiap kecamatan.(sofian)
