Dengan stabilitas inflasi, kurs, dan suku bunga, ia berharap APBN 2026 mampu menjadi instrumen perlindungan sosial sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain Banggar DPR juga menyoroti tantangan global yang semakin dinamis.
“Gejolak geopolitik cenderung membuat harga energi volatile. Ada perang konvensional, ada pula perang dagang. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi Indonesia sebagai negara pengimpor energi. Karena itu, pemerintah harus mempercepat kemandirian energi dan meningkatkan kontribusi energi baru terbarukan,” urainya.
Dari sisi indikator kesejahteraan, RAPBN 2026 menargetkan penurunan tingkat kemiskinan hingga 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem ditekan menjadi 0,5 persen, serta GNI per kapita mencapai 5.520 dolar AS.
RAPBN juga memasukkan Indeks Kesejahteraan Petani, penciptaan lapangan kerja formal, serta GNI per kapita sebagai indikator tambahan kesejahteraan rakyat.
Karena itu, Said menegaskan RAPBN 2026 harus berfungsi bukan hanya sebagai dokumen fiskal, tetapi juga sebagai instrumen nyata menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperbaiki kesenjangan sosial, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.
