“Krisis iklim sudah nyata memangkas kekuatan fiskal kita, sehingga pembangunan berwawasan jangka panjang menjadi sebuah keharusan,” kata dia.
Di sisi lain, perlu diketahui, dalam postur fiskal, pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.153,58 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp3.788,49 triliun.
Defisit ditetapkan Rp634,91 triliun atau 2,69 persen PDB. Beberapa perubahan juga disepakati, termasuk penambahan target penerimaan cukai Rp1,7 triliun dan peningkatan belanja kementerian/lembaga Rp12,3 triliun.
“APBN 2026 kita rancang sebagai alat penahan guncangan ekonomi terhadap rumah tangga miskin dan rentan miskin. Pada saat yang sama, APBN juga kita tempatkan sebagai kekuatan penggerak bagi kebangkitan UMKM, transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, setiap fraksi menyampaikan pandangan akhir yang sekaligus menjadi catatan kritis mereka. Sebagai contoh, Fraksi PDI-Perjuangan menekankan agar alokasi minimal 20 persen APBN untuk pendidikan benar-benar dijalankan sebagai instrumen strategis mencetak SDM unggul.
