Terakhir, Fraksi Partai Demokrat menekankan perlunya tata kelola utang yang baik, efisiensi anggaran, dan penguatan sektor riil untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan dukungan bulat seluruh fraksi, RUU APBN 2026 pun resmi disahkan.
Menutup laporan, Said menegaskan pemerintah harus bisa memanfaatkan kekuatan fiskal ini dengan gesit, kreatif, dan inovatif agar benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Harapannya, APBN 2026 mampu menahan guncangan, melindungi rakyat miskin, memperkuat UMKM, serta mendorong kebangkitan industri nasional.
“APBN 2026 yang kita bahas bersama ini akan menjadi senjata fiskal pemerintah. Namun, seberapa tangguh APBN ini, tentu kembali kepada pemerintah sendiri dalam memanfaatkannya. Kami berharap, APBN ini benar-benar menjadi alat negara menghadirkan kesejahteraan rakyat di tengah dunia yang penuh ketidakpastian,” katanya. (far)
