Berdasarkan penjelasan Kejaksaan Agung, dugaan korupsi tersebut antara lain dilakukan melalui manipulasi sistem verifikasi mitra pelaksana.
Sejumlah yayasan yang diduga tidak memenuhi persyaratan tetap diloloskan dan memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari.
Abduh menilai kasus tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi BGN untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Ia meminta pimpinan baru memastikan celah yang diduga dimanfaatkan dalam kasus tersebut tidak kembali terulang pada masa mendatang.
“Jangan sampai pergantian pimpinan hanya mengganti orang tanpa memperbaiki sistem. Yang harus dibangun adalah tata kelola yang transparan, akuntabel, dan dapat diawasi secara terbuka,” tegas dia.
Menurut Abduh, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membangun sistem digital yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan data pelaksanaan MBG secara real time, termasuk terkait kinerja, distribusi program, penggunaan anggaran, dan capaian mitra pelaksana.
“Transparansi adalah salah satu cara paling efektif untuk menutup ruang penyimpangan. Ketika data dan informasi dapat diakses publik, peluang terjadinya manipulasi akan semakin kecil karena pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat,” katanya.
