“Orang pulau juga warga Jakarta. Mereka berhak mendapatkan pelayanan publik yang sama seperti masyarakat di daratan,” tegasnya.
Terkait jumlah korban, Neneng meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan pendataan dan verifikasi. Namun berdasarkan berbagai laporan yang diterimanya dari masyarakat dan tokoh setempat, jumlah warga yang meninggal akibat keterlambatan rujukan dan minimnya fasilitas kesehatan diduga mencapai puluhan orang.
“Saya rasa Dinas Kesehatan punya datanya. Tapi dari berbagai cerita dan keluhan masyarakat, kasus seperti ini cukup banyak terjadi. Karena itu harus segera ada solusi,” pungkasnya.
Neneng berharap pengadaan kapal ambulans dapat mulai diakomodasi dalam APBD Perubahan 2026 maupun APBD tahun 2027 agar pelayanan kesehatan bagi warga Kepulauan Seribu dapat berjalan lebih cepat dan merata.(Sofian)
