Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI menerima laporan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 serta penjelasan awal mengenai usulan BPIH 2027 yang telah disampaikan secara tertulis oleh Kementerian Haji dan Umrah.
“Pada malam ini di rapat kerja Komisi VIII hanya mendengarkan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji, kemudian usulan besaran BPIH tahun 2027, dan hal-hal terkait kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2027,” ujar Marwan.
Ia menegaskan, pembahasan yang lebih komprehensif mengenai berbagai temuan evaluasi, rekomendasi perbaikan layanan, hingga setiap komponen pembiayaan haji akan dilakukan setelah Panja resmi dibentuk. Menurutnya, Panja akan menjadi forum untuk mengkaji seluruh aspek penyelenggaraan haji agar kualitas pelayanan kepada jemaah terus meningkat sekaligus memastikan pembiayaan haji disusun secara efisien, transparan, dan akuntabel.
“Setelah dibentuk Panja baru kita membahas, termasuk evaluasi penyelenggaraan ibadah haji untuk menuju penyelenggaraan yang lebih bisa kita sempurnakan dari hasil evaluasi kerja penyelenggaraan tahun ini,” jelasnya.
