Subki juga menilai masih terjadi ketidakadilan dalam kebijakan pendidikan, termasuk terhadap lembaga pendidikan madrasah yang menurutnya belum memperoleh perhatian yang setara dalam skema pembiayaan pendidikan daerah.
Subki berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat menyusun skema yang lebih adil agar sekolah dan madrasah dapat saling melengkapi dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.
“Anak-anak dari keluarga kurang mampu kerap kalah bersaing untuk masuk sekolah negeri. Karena siswa dari keluarga mampu lebih mudah memperoleh akses karena didukung berbagai faktor, mulai dari kualitas pendidikan sebelumnya hingga prestasi akademik,” katanya.
Sebagai gagasan awal, Subki bahkan mengusulkan agar pemerintah mengkaji kemungkinan pemberian prioritas bagi siswa dari keluarga tidak mampu dalam penerimaan peserta didik di sekolah negeri.
Hal itu bertujuan, sekolah negeri bisa memberikan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh warga, khususnya kelompok yang membutuhkan.
