Data sosial dan ekonomi masyarakat mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola melalui sistem data nasional.
“Jadi agak lama naiknya, agak lama juga turunnya. Sehingga perubahan data desil yang hasil dari sanggah masyarakat juga dinilai sangat lambat,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, Subki mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) desil. Tujuannya, mendorong penanganan dan perbaikan data agar lebih cepat dan tepat.
Ia menilai, penerapan data tunggal nasional diperlukan. Memastikan keseragaman data. Namun, kondisi sosial dan ekonomi Jakarta memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain. Sehingga proses pendataan butuh menjadi perhatian. “Bisa jadi standar Jakarta dengan standar lain itu beda,” katanya.
Lebih lanjut, Subki meminta hasil pendataan nasional terkait kondisi ekonomi masyarakat secara akurat. Menggambarkan kondisi masyarakat sebenarnya. Tidak menimbulkan persoalan terhadap program bantuan maupun pelayanan sosial.
“Maka kita juga minta hasil dari sensus data nasional tentang terkait ekonomi ini juga harus benar-benar tepat sasaran,” tandasnya.(Sofian)
