IPOL.ID – Langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang kegiatan study tour sekolah mendapat beragam sorotan. Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa menanggapi bahwa kebijakan tersebut harus mempertimbangkan banyak hal, tidak hanya soal biaya yang membebani orangtua.
“Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika bicara soal study tour, bukan cuma soal membebani orangtua. Memang harus dipikirkan bagaimana caranya study tour yang dimaksud tentu sangat, harus sangat berkaitan erat dengan pembelajarannya,” kata Ledia melalui rilis dikutip Jumat (1/8).
Seperti diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA untuk melarang kegiatan study tour bagi pelajar.
Selama ini, kegiatan study tour diadakan sebagai perjalanan yang dirancang khusus untuk tujuan pendidikan.
Sejumlah Kepala daerah di Jabar berbeda pendapat dengan Dedi. Setidaknya ada tiga kepala daerah yang secara gamblang tetap mengizinkan study tour sekolah di wilayahnya dilakukan.
Seperti Wali Kota Bandung, Muhamad Farhan yang tidak melarang kegiatan karyawisata selama tidak berkaitan dengan penilaian akademik. Kebijakan serupa juga dilakukan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang mengizinkan studi tur selama ada aturan dan pengawasan ketat.
