IPOL.ID – Kelompok garis keras Hindu menuntut pembatasan penggunaan jilbab di ruang kelas di lebih banyak negara bagian India hingga bahkan seluruh negeri.
Sebelumnya, meski menuai banyak protes dari pelajar Muslim, pengadilan India telah menetapkan pelarangan di negara bagian Karnataka.
Keputusan Pengadilan Tinggi Karnataka pada hari Selasa (15/3), yang mendukung larangan jilbab, juga telah disambut oleh menteri federal utama dari Partai Bharatiya Janata (BJP). Partai nasionalis Hindu itu dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.
Modi bahkan mengatakan, pelajar harus menghindari mengenakan pakaian keagamaan di ruang kelas.
Kendati pelarangan itu telah disahkan, namun tidak ada pedoman nasional khusus di India yang mengatur tentang seragam sekolah. Negara bagian sering menyerahkan persoalan itu kepada masing-masing sekolah untuk memutuskan apa yang harus dikenakan siswa mereka.
Oleh sebab itu, kelompok garis keras menginginkan aturan pelarangan hijab tak lagi dikembalikan ke sekolah. Menurut mereka, lebih baik aturan berlaku secara nasional.
