IPOL.ID – Kabupaten Banyuasin masih menghadapi permasalahan stunting. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi stunting-nya masih berada pada angka 22,0 dan masuk kategori kuning. Angka ini menurun dibanding tahun 2017 yang sebesar 32,8%, di mana saat itu mulai diimplementasikannya program penurunan prevalensi stunting.
Bupati Banyuasin H. Askolani, SH, MH mengatakan, penyebab masih tingginya angka stunting di Kabupaten Banyuasin, antara lain, kurangnya asupan gizi pada anak karena kurangnya akses pangan dan akses pelayanan kesehatan; rendahnya cakupan akses air bersih dan sanitasi; rendahnya pendidikan orang tua dan pola asuh yang salah; dan kurangnya tenaga kesehatan terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita.
Lebih lanjut, Askolani menerangkan, untuk menurunkan angka prevalensi stunting tersebut, Pemda Kabupaten Banyuasin membuat program-program pengamanan dan pencegahan stunting yang terintegrasi dan terpadu yang dilaksanakan oleh 13 satuan kerja.
Hal tersebut dijelaskannya usai menerima kunjungan Tim Diklat Kepemimpinan Nasional Angkatan VII Tahun 2022 Lembaga Administrasi Negara yang diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara (Pusbangkom TSK ASN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Caca Syahroni, S.IP., M.Si di Ruang Kerja Bupati, Kota Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin pada Senin (13/6).
“Strategi percepatan pencegahan stunting dilakukan dengan melaksanakan intervensi gizi spesifik oleh Dinas Kesehatan dan intervensi gizi sensitif oleh Dinas Pendidikan, Perkintan, Sosial, Pangan, KBPPPA, PMD, Perikanan, Pertanian, DLH, Capil, Kominfo dan Bappeda,” ucapnya.
“Selain itu, telah diterbitkan juga SK Nomor 76/KPTS/DP2KBP3A/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 yang diketuai oleh Wakil Bupati,” imbuh Askolani.
Diketahui, Kabupaten Banyuasin merupakan daerah rawa dengan sungai besar dan kecil yang cukup banyak, sehingga masyarakat banyak yang tinggal di sekitar sungai dan membuang air besar langsung ke sungai. Dampak buruknya adalah sungai menjadi tempat penularan penyakit, mengingat adanya transmisi penyakit dari tinja.
“Ini kan problemnya masyarakat belum memahami arti pentingnya hidup sehat melalui sanitasi bersih. Karena di sini banyak sungai. Masyakat kemudian menganggap lebih mudah BAB di sungai secara langsung daripada menggunakan jamban,” tuturnya.
Bupati Banyuasin mengatakan, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan telah melakukan inovasi dalam upaya mensosialiasikan mengenai permasalahan stunting di seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin melalui gerakan BEGESAH (Beragam Edukasi Gerakan Masyarakat Sadar Hidup Sehat), yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yakni: Gerakan Makan Telur dan Ayam di Posyandu untuk Mencegah Stunting; Gerakan deteksi dini IVA dan Sadanis, memberi edukasi informasi dan mengajak wanita lainnya untuk diperiksa; Sehatkan keluarga dengan Jamu dan Akupresure; Gerakan Seribu Jamban; dan Gerakan 500 Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan.
Dia pun meminta kepada para peserta Tim Diklat Kepemimpinan Nasional Angkatan VII Tahun 2022 Lembaga Administrasi Negara untuk bisa memberikan analisisi kebijakan dan solusi terbaik dalam membantu percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyuasin.
“Karena itu saya kira pemerintah daerah membutuhkan hasil kajian/analisis kebijakan yang mudah dipahami. Bagaimana Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II memberikan solusi-solusi kreatif yang dapat mendorong pemerintah daerah berinovasi dalam penanganan stunting, sehingga ke depan masalah stunting di daerah bisa terselesaikan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, setelah diterima oleh Bupati Banyuasin, Tim Diklat Kepemimpinan Nasional Angkatan VII Tahun 2022 Lembaga Administrasi Negara yang dipimpinan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara (Pusbangkom TSK ASN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Caca Syahroni, S.IP., M.Si dan pendamping Drs. Hendriyanto H.T, M.Si melakukan diskusi mendalam dengan Kepala Dinas Kesehatan dr. Rini Pratiwi di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
Kemudian, Tim juga melakukan diskusi dengan Kepala Puskesmas Sembawa drg. Laila Ahza untuk lebih mendalami kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting sebagai bahan masukan penyusunan policy brief kepada pemda dan pihak-pihak terkait lainnya (sol)
