indoposonline.id – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengajukan praperadilan atas terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan KPK terhadap Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (ISN). Atas upaya hukum ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormatinya.
“KPK menghargai upaya praperadilan yang diajukan masyarakat dan berharap ada terobosan hukum baru karena dari awalpun, KPK meyakini perkara BLBI-BDNI ini sudah cukup bukti dan faktanya memang dakwaan Jaksa KPK terbukti menurut hukum pada tingkat PN (Pengadilan Negeri) dan banding di PT (Pengadilan Tinggi) Jakarta,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/5).
KPK, kata dia, akan mengikuti proses praperadilan tersebut dan tetap berkomitmen melakukan kerja yang terbaik sesuai aturan hukum yang berlaku dalam penuntasan agenda pemberantasan korupsi.
“Walaupun sudah diatur dalam UU (Undang-Undang), KPK tidak mudah dalam memutuskan penghentian penyidikan dan kami berharap polemik mengenai hal ini dihentikan,” ujar Ali.
