Rieke Pertanyakan Lingkungan Sekitar dalam Kasus Penyiksaan Yuvita di Bandung
IPOL.ID - Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka mengecam keras kasus dugaan penyekapan, penyiksaan, dan kekerasan seksual berat yang…
Sebagai Garda Terdepan, Sektor Keimigrasian Tidak Boleh Dijadikan Objek Transaksi Koruptif
IPOL.ID — Kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dinilai bukan sekadar tindak pidana biasa. Kasus ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas, keamanan, hingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Merespons hal ini, Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa sektor keimigrasian merupakan garda depan kedaulatan yang tidak boleh dijadikan objek transaksi koruptif. Meski menyatakan menghormati proses hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah, Rieke mengingatkan pemerintah untuk tidak kalah oleh mafia perizinan. "Imigrasi bukan sekadar layanan administrasi publik, melainkan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang. Melalui kewenangan ini, negara menjalankan fungsi perlindungan terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, kepentingan ekonomi, serta perlindungan warga negara Indonesia," ujar Rieke dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Rieke Diah Pitaloka Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada 100 Pengemudi Ojek Online
Rieke Diah, Pitaloka Berikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kepada 100 Pengemudi Ojek Online
Rieke Diah Pitaloka Donasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pengemudi Ojol
IPOL.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka memberikan hadiah istimewa kepada puluhan pengemudi ojek online (ojol) pada…
Kembali Jadi Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka Siap Kawal Kasus Korupsi hingga Badai PHK
IPOL.ID - Rieke Diah Pitaloka kembali terpilih menjadi Anggota DPR untuk periode 2024-2029. Di periode keempatnya ini, dia memastikan bakal…
Rieke Sebut Kebijakan Ekspor Pasir Laut Bertentangan dengan Hukum
IPOL.ID - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menolak kebijakan pemerintah yang kembali mengizinkan ekspor pasir laut. Menurutnya,…
Singgung Audit BPK, Rieke PDIP Minta Kebijkan Tapera Dibatalkan
IPOL.ID - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pembatalan kebijakan pemerintah terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).…
