Turut diuraikan, atas dasar dari dugaan pemalsuan dokumen itu berdampak merugikan kliennya sebagai pemilik perusahaan yang kemudian disingkirkan dari kepemilikan perusahaan PT Mega Citrindo yang bergerak di bidang ekspor hewan hidup.
Adapun laporan tersebut, dijelaskan Deolipa, bermula dari datangnya surat jawaban Kemenkum HAM atas permohonan keabsahan sebagai WNI oleh kuasa hukum ACC dalam gugat menggugat secara perdata, yakni prihal perceraian dengan kliennya di Pengadilan Negeri Tangerang.
Ia menerangkan, dalam isi surat itu dijawab Kemenkumham bahwa menindak lanjuti surat nomor 103 /JE.P/ PIKS /III 2022 tertanggal 1 Maret 2022 perihal permohonan informasi keabsahan surat keputusan bersama ini adalah keputusan Kemenkumham nomor AHU .AHA. 10.02 -54 tahun 2017 tentang kewarganegaraan RI atas nama ACC tertanggal 20 Desember 2017 adalah ‘Tidak terdaftar dalam database Kewarganegaraan Direktorat Tata Negara”. Sedangkan surat tersebut terdaftar atas nama pihak lain dan bukan atas nama ACC.
”Ada persoalan yang sangat krusial di mana ACC salah seorang WNA yang kemudian melakukan penyelundupan hukum yang diduga melakukan pemalsuan administrasi kependudukan sehingga yang bersangkutan seolah-olah adalah WNI dan mempunyai KTP dan Kartu Keluarga (KK) di Indonesia,” ujar Deolipa.
