IPOL.ID – Guru Besar di bidang Hukum Internasional Universitas Pancasila Prof Eddy Pratomo menanggapi polemik gelar guru besar sejumlah pejabat tinggi yang menjadi sorotan publik, tak terkecuali terhadap pengukuhan gelar guru besar terhadap Prof Reda Manthovani yang juga selaku Jaksa Agung Muda Intelijen.
Dalam kesempatan wawancara pasca penyelenggaraan seminar Internasional di Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP), Eddy yang juga selaku Dekan FHUP menyatakan bahwa Universitas Pancasila dalam setiap pengajuan guru besar telah menjalankan prosedur yang ditetapkan, yaitu diawali dengan review dan penilaian oleh Para Guru Besar dan Senat Akademik Fakultas untuk kemudian diajukan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Menurut Eddy, upaya seorang dosen untuk mencapai guru besar seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun dan melewati banyak kendala yang perlu diatasi, salah satunya adalah diterimanya artikel ilmiah di jurnal internasional.
”Proses panjang tersebut sebenarnya sudah dijalani oleh Guru Besar FHUP Prof Reda Manthovani. Contohnya pada tahun 2012, Prof Reda Manthovani memimpin penelitian tentang rezim anti pencucian uang yang kemudian dibukukan, diseminarkan dan dijadikan referensi dalam RPS mata kuliah untuk mahasiswa FHUP,” ujar Eddy dalam keterangannya Senin (15/7/2024).
