Apabila dalam setiap fase tersebut, lanjut dia, pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam hal ini BNPB, itu dapat dilakukan dan dimaksimalkan agar penanganan darurat dapat berjalan optimal serta pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat berjalan baik.
Dia juga mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah dalam menangani bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan ini. Untuk itu, guna meminimalisir dampak dari bencana tersebut, diharapkan dari rakor ini setiap daerah dapat menyatukan kesiapan dan visi dalam mencegah bencana khususnya di awal tahun 2025.
“Ada 16 daerah sudah terjadi bencana dan menetapkan statusnya tapi karena kesiapan pemdanya maka itu bisa ditangani. Agar tak terjadi lebih luas di tahun 2025, maka kita laksanakan rakor ini untuk menyatukan gerak langkah, kesiapan dan seandainya memang ada cuaca ekstrem kita lakukan intervensi sehingga bencananya selesai saja di 16 kabupaten/kota dan daerah lain tak terjadi,” jelas Suharyanto.
Selain Kepala BNPB, rapat tersebut juga dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, dan juga dihadiri Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati dan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, dan Forkopimda Sulawesi Selatan.
