Dia mengatakan MinyaKita adalah program Pemerintah yang bertujuan menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat sehingga jika dimanipulasi maka dampaknya sangat merugikan, baik dari segi kualitas maupun harga.
Dia juga mengingatkan peredaran MinyaKita palsu dikhawatirkan berdampak pada kesehatan masyarakat. “Negara harus memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak dikorbankan hanya karena lemahnya pengawasan,” ucapnya.
Untuk mencegah kasus serupa berulang, dia pun meminta Komisi IX DPR RI yang bermitra dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut terlibat dalam pengawasan dan inspeksi MinyaKita secara berkala.
“BPOM harus meningkatkan pengawasan dan inspeksi berkala terhadap produk pangan di semua lini produksi dan distribusi. Termasuk harus juga dicek merek-merek minyak goreng lainnya, dan tentunya DPR akan ikut serta mengawasi demi memastikan masyarakat tidak dirugikan lagi,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan diingatkan untuk membuat sistem pemantauan yang lebih transparan sehingga setiap rantai distribusi produk bersubsidi dapat diawasi dengan ketat. “Sistem pengawasan harus diperkuat untuk mengantisipasi praktik-praktik penipuan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen,” kata dia.(*)
