Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran untuk membangun sekolah baru, dibandingkan memperkuat sekolah umum yang telah ada.
“Tentu akan menambah jumlah peserta didik yang dapat ditampung. Apalagi saat ini banyak ditemukan di berbagai daerah sekolah yang kekurangan peserta didik. Lebih baik jika peserta didik yang masuk dalam desil satu dan dua DTSEN tersebut dialokasikan ke sekolah umum yang ada dan dipastikan biaya pendidikannya gratis,” kata Matindas dalam keterangan tertulis, Kamis (17/4).
Matindas juga menyoroti aspek mutu pendidikan. Ia menekankan pentingnya kurikulum dan standar pengajaran Sekolah Rakyat setara dengan sekolah umum nasional.
Menurutnya, masih terdapat banyak sekolah yang membutuhkan bantuan pemerintah dalam hal peningkatan fasilitas belajar seperti perpustakaan, komputer, alat peraga pendidikan, peningkatan kualitas guru pengajar, buku-buku belajar dan lain sebagainya.
Karena itu, lanjutnya, jika tujuan Sekolah Rakyat adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka seharusnya Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab Kemendikdasmen, sehingga tidak tumpang tindih antar-kementerian. Di sisi lain, Kementerian Sosial dapat fokus dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan sosial.
