Terakhir, Legislator Dapil Sulawesi Tengah ini juga mengkhawatirkan Sekolah Rakyat tersebut berpotensi menciptakan sistem pendidikan yang eksklusif karena dikhususkan oleh golongan miskin ekstrem.
Para siswa dari golongan itu, menurutnya, hanya akan bergaul di sekolah dengan kasta yang sama, sehingga mereka akan terlepas dari sosialisasi masyarakat yang sebenarnya berasal dari berbagai tingkatan ekonomi.
Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan stigma dan diskriminasi baru di dunia pendidikan dan memperburuk kesenjangan sosial.
“Menteri Sosial dan jajarannya harus betul-betul membuat perencanaan yang matang mengenai Sekolah Rakyat, tidak perlu tergesa-gesa. Jangan sampai Sekolah Rakyat malah berakhir dikesampingkan di dunia pendidikan dan penggunaan anggaran menjadi sia-sia ditengah efisiensi anggaran dan ketidakpastian ekonomi global, ” kata politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Diketahui, saat ini Menteri Sosial menyatakan Sekolah Rakyat masih dalam tahap finalisasi mencakup rekrutmen guru, seleksi peserta didik yg terintegrasi dengan DTSEN, persiapan kurikulum serta kesiapan sarana prasarana. (far)
