Anggota Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan DPR itu pun mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi sistem pengawasan untuk rumah makan. Arzeti juga meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membangun sistem verifikasi terpadu sebagai langkah perbaikan bagi perlindungan konsumen.
“Khususnya terkait informasi kehalalan produk-produk yang dikonsumsi. Pemerintah, termasuk Pemda dan BPOM tidak boleh abai terhadap proses pengawasan menu makanan. Sistem verifikasi terpadu yang melibatkan koordinasi antar-instansi diperlukan untuk menjamin konsumen mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” imbuh Arzeti.
Ayam Goreng Widuran sendiri merupakan kuliner legendaris di Solo yang dikenal dengan menu ayam kampung berbumbu rempah dan kremesan renyahnya. Banyak pelanggan, khususnya muslim yang baru mengetahui bahwa kremesan di Ayam Goreng Widuran menggunakan minyak babi. Terkait dengan masalah ini, manajemen Ayam Goreng Widuran sudah menyampaikan permintaan maaf. Pihak restoran juga mengklaim sejak awal sudah mencantumkan keterangan tidak halal di semua cabang restorannya.
