Selain itu, terkait dengan eksistensi LDA saat ini, berdasarkan penelusuran pada website resmi Kementerian Hukum (https://ahu.go.id/pencarian/profil-perkumpulan) melalui laman pencarian profil perkumpulan, data mengenai LDA tidak dapat ditampilkan. Lebih lanjut, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanggapan untuk Karaton Kasunanan Nomor AHU.7-AH-01-1925 Tertanggal 14 Juli 2025.
Berdasarkan database Sistem Administrasi Badan Hukum ((SABH), saat ini Perkumpulan Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat, dalam posisi terblokir karena belum melaporkan pemilik manfaat (Beneficial Owner) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013”.
Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena tidak adanya persetujuan dari Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (S.I.S.K.S) Pakoe Boewono XIII semasa hidupnya, sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam struktur Karaton Surakarta Hadiningrat mengakibatkan pembentukan Perkumpulan LDA mengandung cacat hukum sejak awal (void ab initio).
Dengan demikian, segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh LDA atas nama Karaton Surakarta Hadiningrat tidak memenuhi asas kewenangan (atribusi) sebagaimana berlaku dalam hukum administrasi negara maupun hukum adat dan oleh karenanya batal demi hukum (null and void).
