Pada titik ini, publik bisa saja mempersoalkan: mengapa harus mensubsidi importir? Bukankah subsidi seharusnya untuk warga sendiri? Bukankah saat ini masih banyak lapisan warga yang memerlukan uluran tangan? Tidak tertutup kemungkinan ada yang menuding, langkah ekspor adalah cara mendongkrak citra di mata publik tatkala banyak sorotan negatif tertuju ke pemerintah. Bukankah APBN per Februari 2026 defisit Rp135,7 triliun? Bukankah perang Iran-Israel dan Amerika Serikat potensial membuat subsidi BBM jebol? Gambaran ini terwakili oleh istilah “biar tekor asal kesohor”.
Tudingan itu akan dengan mudah ditangkis pemerintah. Bukankah ekspor beras, yang ada subsidinya itu, untuk jemaah haji Indonesia? Itu artinya yang menikmati subsidi juga warga negara Indonesia. Atau seperti kata Ahmad Rizal, dalam strategi dagang jual dengan cara promosi adalah salah satu cara untuk mendapatkan pembeli. Untung nantinya diharapkan dari pembelian berikutnya untuk jemaah umrah dan warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Potensinya cukup besar: mencapai 2 juta jiwa.
