Persoalannya jadi lain apabila pemerintah menugaskan BULOG mengekspor beras 1 juta ton diluar ekspor ke Arab Saudi. Ada tiga negara potensial yang sering disebut: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Untuk bisa bersaing dengan negara eksportir yang sudah malang melintang di dunia perberasan, seperti India, Thailand, Vietnam, dan Pakistan, beras Indonesia harus kompetitif. Dari sisi kualitas dan harga.
Dari sisi mutu, bukan isu penting. Tapi dari sisi harga, seperti gambaran sederhana di atas, beras Indonesia jauh lebih mahal. Agar kompetitif, harga beras Indonesia harus dibanting alias didumping. Di bawah harga beras India, Vietnam atau Thailand. Kalau ini yang ditempuh, tentu subsidinya besar. Sebagai pelaksana, bagaimana BULOG menutup kerugian akibat subsidi itu? Tanpa kejelasan mekanisme menutup kerugian akibat subsidi, BULOG bisa dipersalahkan. Pemerintah, dalam hal ini Bapanas, harus memastikan isu ini tidak jadi soal jika ekspor jadi pilihan (politik) yang diambil.
Berbeda halnya apabila mekanisme yang ditempuh adalah barter melalui lobi negara dan negara (government to government/G to G). Karena bukan motif bisnis murni, kalkulasi harga dapat dibuat lebih lentur, terutama melalui mekanisme barter. Mekanisme seperti ini lumrah saja. Indonesia pernah menjual pesawat CN 235 secara barter dengan beras ketan dari Thailand. Tinggal ditentukan barang yang hendak dibarter.
