Sejumlah pengamat menilai publik membutuhkan penjelasan yang lebih transparan agar tidak muncul berbagai interpretasi mengenai peristiwa tersebut.
Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Asep Iwan Irawan menilai dinamika kasus ini perlu dilihat secara menyeluruh, terutama terkait kredibilitas proses audit dan tindak lanjutnya.
“Integritas hasil audit menjadi kunci. Kalau auditnya kredibel, penindakan harus tegas. Tapi kalau auditnya bermasalah itu jauh lebih berbahaya, karena bisa meruntuhkan kepercayaan publik,” katanya.
Ia juga menyoroti perubahan nilai temuan kerugian negara dari hampir Rp3 triliun menjadi sekitar Rp1 triliun dalam beberapa bulan.
“Perubahan drastis itu menimbulkan tanda tanya besar. Apa yang terjadi dalam rentang waktu tersebut? Apakah ada pengembalian, revisi perhitungan, atau dinamika lain?” ujarnya.
Kementerian Pekerjaan Umum merupakan salah satu kementerian dengan anggaran terbesar dalam APBN.
Untuk tahun anggaran 2026, kementerian ini memperoleh pagu sekitar Rp118,5 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan jalan, bendungan, irigasi, hingga infrastruktur air.
