Menurut Rudy, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar serta berani mengambil keputusan yang bijak demi kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan agar rencana pengadaan mobil dinas tersebut ditinjau ulang. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan pengadaan mobil mewah itu dinilai tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran.
Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengaku mengikuti perkembangan isu tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengingatkan agar setiap pemerintah daerah menggunakan anggaran sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
Dalam pernyataan sebelumnya pada 23 Februari lalu, Rudy mengaku belum menerima mobil dinas yang menjadi polemik dan masih menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas kedinasan.
Ia juga sempat menjelaskan bahwa rencana pengadaan mobil dinas bertujuan menunjang mobilitas kepala daerah, mengingat posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kerap menerima tamu dari dalam maupun luar negeri.
