Rudi menegaskan tetap bertanggung jawab atas kebijakan tersebut, meskipun perencanaan renovasi disebut telah ada sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur.
“Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini,” ucapnya.
Proyek renovasi ini menjadi sorotan nasional setelah sejumlah item yang dinilai tidak mendesak, seperti pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut.
Keberadaan item itu dinilai melukai rasa keadilan masyarakat di tengah kebutuhan ekonomi yang lebih mendesak.
Merespons hal tersebut, Rudi memutuskan akan mengeluarkan biaya pribadi untuk fasilitas yang dianggap di luar fungsi kedinasan.
“Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” katanya.
Keputusan tersebut diambil sebagai upaya meredam polemik sekaligus menunjukkan tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Selain itu, Pemprov Kalimantan Timur akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana renovasi tersebut. Hanya kebutuhan yang benar-benar mendesak dan sesuai fungsi rumah jabatan yang akan diprioritaskan.
