• Bidang Pengawasan.
Harus menjalankan fungsi quality assurance dengan memastikan konsistensi dan kepatuhan pegawai terhadap aturan, bukan sekadar memberikan sanksi.
Jaksa Agung menekankan penerapan SAKIP di setiap satuan kerja serta kebijakan zero tolerance terhadap pegawai yang melanggar disiplin, di mana tidak akan ada kesempatan jenjang karier bagi mereka yang terbukti melakukan perbuatan tercela.
• Bidang Pemulihan Aset
Sepanjang tahun 2026 telah melakukan pemulihan aset berupa eksekusi Barang Sitaan Negara (BSN) dan Barang Rampasan Negara (BRN) dengan nilai pengembalian sebesar Rp506 juta.
Pada akhirnya Jaksa Agung memberikan instruksi tegas mengenai integritas personel dengan menekankan kebijakan nol toleransi terhadap setiap bentuk penyimpangan, perilaku tidak pantas, atau gaya hidup mewah yang dapat mencoreng martabat institusi.
Ia pun memperingatkan jajaran untuk tetap waspada terhadap gerakan serangan balik koruptor yang berupaya mendiskreditkan Kejaksaan serta meminta agar media sosial digunakan secara bijaksana untuk mempublikasikan capaian kinerja positif kepada masyarakat. (Yudha Krastawan)
