“Pemerintah juga harus memberi jaminan bagi warga yang mengalami masalah kesehatan akibat karhutla, khususnya karena dampak kabut asap,” sebut Daniel.
Di sisi lain, Daniel mengingatkan pentingnya perlindungan sosial dan ekonomi bagi warga yang pekerjaan maupun penghasilannya ikut terdampak karena kabut asap. “Siapkan skema padat karya pemulihan terhadap pekerja terdampak. Karena kabut asap biasanya mengganggu aktivitas, termasuk bagi para pekerja dan pelaku usaha kecil,” terang Daniel.
“Bahkan tak sedikit pelaku usaha kecil yang harus tutup sehingga Pemerintah perlu memikirkan bantuan sosial sebagai pengganti pendapatan bagi mereka,” sambungnya.
Daniel menegaskan, Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap dampak dari karhutla kepada masyarakat. “Realokasikan belanja tanggap darurat untuk bantuan tunai bersyarat bagi pelaku usaha kecil yang aktivitasnya terhenti akibat visibilitas rendah, penutupan akses, atau gangguan kesehatan,” ucap Daniel.
“Negara harus hadir melalui perlindungan bagi warganya. Perlindungan terhadap udara yang aman untuk dihirup, pengobatan yang terjangkau, dan pengganti pendapatan ketika pekerjaan terhenti,” pungkasnya. (Tim Redaksi)
