IPOL.ID – Komisi VIII DPR RI akan membahas secara lebih rinci hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 Melalui Panitia Kerja (Panja) yang segera dibentuk. Panja tersebut akan bertugas menyusun rekomendasi penyempurnaan penyelenggaraan haji berdasarkan hasil evaluasi musim haji 2026 sekaligus membahas komponen pembiayaan haji tahun 2027.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Marwan menjelaskan, rapat kerja tersebut merupakan tahapan awal pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan ibadah haji paling lambat 30 hari setelah berakhirnya operasional haji.
