“Kalau ada sesuatu ya akan diselidiki, pernyataan (Ahok-red) di Tahun 2016-2017 menduga tidak mungkin Jokowi akan berkantor di IKN jika tidak ada orang-orang di belakangnya (pengembang-red),” ujar Syahganda.
Dia mempunyai harapan ke depan ada evaluasi dari pemerintah untuk membahas persoalan anti dengan reforma agraria. Sehingga muncul pertanyaan apakah Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih di 2024 bisa memahami masalah? Dilanjutkan Syahganda bahwa belum lagi problem dihadapi para petani, seperti persoalan para petani hanya mempunyai tanah 0,2 hektar, mafia pupuk, hingga kredit pada sektor pertanian.
Bicara reforma agraria, sambungnya, 50 persen tanah dimanfaatkan konglomerat. Problem pokok tanah semua diagunkan di bank, namun bagaimana nantinya era kepemimpinan Prabowo tanah dikembalikan untuk rakyat dan petani punya tanah 5 hektar untuk kebun, sawit.
“Itu harus ada perhitungan cash flow-nya dengan kordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” tegasnya.
Kemudian pertumbuhan ekonomi 8 persen dijanjikan pada era Pak Prabowo ke depan.
