“Saya akan komunikasikan nanti dan koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai (Menteri HAM) untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan. Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama,” jelasnya.
Yusril mengklaim pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo memiliki komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan serta menjunjung tinggi HAM baik yang dirumuskan oleh PBB maupun yang termaktub dalam semua peraturan perundang-undangan dan konstitusi di Indonesia.
Masyarakat, katanya, tidak perlu khawatir karena pemerintahan saat ini memiliki komitmen untuk menegakkan masalah-masalah HAM, terlebih pada masa di mana Yusril menyaksikannya secara langsung.
“Tahun ’98 itu saya ada di Jakarta, ada di sini, di tempat ini dan menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada awal-awal itu saya juga menjadi Menteri Kehakiman dan HAM. Jadi cukup mengerti tentang persoalan ini dan itu menjadi concern kita bersama-sama ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa kita tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Tetap, itu mungkin agak misunderstanding terhadap apa yang dikatakan kemarin ya,” tegasnya.
