Namun jika memang isu mengenai krisis murid ini merupakan persoalan yang terjadi secara nasional, Puan menilai hal tersebut tidak cukup dijawab hanya dengan menutup atau menggabungkan sekolah.
“Karena ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin setiap anak memperoleh pendidikan dasar yang mudah dijangkau, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” urainya.
Sekolah tanpa murid pun dinilai menunjukkan beberapa persoalan sekaligus. Di satu wilayah, penyebabnya mungkin penurunan jumlah anak usia sekolah.
Sementara di wilayah lain, persoalannya dapat berkaitan dengan perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan permukiman, atau menurunnya kepercayaan orang tua terhadap mutu dan karakter layanan sekolah negeri.
Karena itu, pemerintah tidak boleh menerapkan satu solusi yang sama untuk seluruh daerah.
“Pemerintah perlu segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan, berbasis desa dan kecamatan dengan mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, dan proyeksi penduduk sedikitnya untuk sepuluh tahun ke depan,” terang Puan.
